1. Uu Pajak Penghasilan

Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah khususnya nasabah/calon nasabah yang beresiko tinggi atau Politically Exposed Person (PEP), memantau setiap kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:12/20/PBI/2011 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), maka setiap BPR wajib menyusun Kebijakan dan Prosedur yang berisi aturan-aturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagaimana yang diatur oleh PBI tersebut di atas. Silahkan download: Recent Posts:. ” Bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak yang merilis aturan baru mulai 2011. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir 2010 juga merilis aturan baru bagi warga yang bepergian ke luar negeri “. Jika Dirjen Pajak merilis aturan bebas biaya fiskal bagi masyarakat yang pergi keluar negeri, Dirjen Bea dan Cukai merilis aturan bahwa orang yang pulang dari luar negeri dan membawa barang atau oleh-oleh dengan harga tertentu bakal dikenai bea masuk ( BM ).

Aturan tersebut tertuang dalam tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, Awal Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal 1 Januari 2011, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri tidak dikenakan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri (FLN). Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam siaran persnya, Selasa (28/12) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. Penentuan waktu 00.00 tersebut didasarkan pada jam yang tertera pada boarding pass untuk keberangkatan ke luar negeri.

7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Pasal I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik.

Mas perlakuan laporan pajak antara cv dan pt sama kah tidak? Ada kasus di cv ada 4 pemilik yang sekaligus jadi pekerja juga. SPT tahunan PPh21 ke-4 pemilik itu sudah di potong lewat Form 1721-A1 Permasalahannya: saat laporan Pajak SPT badan CV, kata org Pajak “bahwa pemilik CV yang sekaligus jadi pekerja tidak dikenakan pajak PPH21” Tapi mereka dianggap mendapat laba tiap bulan yg tidak menjadi objek pajak. Orang Pajak minta: akumulasi penghasilan netto keempat pemilik itu dimasukkan dalam Penyesuaian fiskal Positif di Form 1771-I point a yang akhirnya akan menambah nilai penghasilan neto Fiskal, dan berakibat cv harus membayar kurang pajak lebih besar. Pertanyaannya: 1.

Uu Pajak Penghasilan

Apa pajak pph21 yg telah dipotong cv di form 1721-A1 bisa dikreditkan, dan jika bisa dikreditkan, nilainya tidak sebanding dengan hitungan tarif PPH Ps. 17 yang dikalikan Penghasilan neto fiskal. Bagaimana jika badannya berstatus PT? Tolong jawabanya dikirim ke thanks. Pak Admin, Salam kenal dari saya.

Saya WNI yang menjadi pegawai tetap di salah satu perusahaan di Singapura sejak Oktober 2008. Tahun ini saya mendapat tugas dari perusahaan tsb untuk project di Indonesia sejak 1 JAN 2009 sampai 31 JUL 2009. Gaji saya setiap bulan tetap dikirim ke rekening saya di Singapura sedangkan di Indonesia saya hanya diberi uang saku perjalanan dinas.

Saya membaca PER-2/PJ/2009 bahwa untuk WNI yang bekerja di luar negeri (lebih dari 183 hari) tidak perlu membayar pajak di Indonesia. Mohon masukan bapak mengenai kasus yang saya alami ini.

Terima kasih dan salam pungky. Saya mempunyai usaha furniture dgn jml karyawan termasuk saya 15 orang, dgn gaji rata2 1.200.ooo/bln. Perusahaan saya belum PKP, apa harus membayar PPN??? Apakah ada persyaratan tertentu, sebuah perusahaan harus PKP???? Kalau semua warga negara Indonesia sadar akan bayar pajak, mungkin kita akan makmur, asalakan setelah pajak terkumpul tidak di korup oleh orang2 gede. Apakah semua orang harus menjadi WP???Tetangga kami bnyak sekali yang kaya, ada usaha travel,usaha penjualan kertas, dan penjual sembako, mereka tidak pernah bayar pajak.Kenapa usaha saya harus membayar pajak, dan sekarang kena PPn lebih dari 200 jt???padahal saya belum PKP.Tolong pegawai pajak untuk mendata warga yang wajib membayar pajak.Supaya ada rasa keadilan.